Indeks RB Kaltara 2018, Naik ke Kategori B

Indeks RB Kaltara 2018, Naik ke Kategori B

TANJUNG
SELOR – Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor B/251/M.RB.06/2018, tentang Hasil
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 ditetapkan nilai indeks
reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara)
untuk 2018 sebesar 63,30, dengan kategori B. Ini berarti naik 5,68 poin dari
nilai indeks reformasi birokrasi 2017 yang sebesar 57,62 dengan kategori CC.

Demikian
disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie berdasarkan laporan
penyerahan nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi di sela-sela kegiatan Coaching
Clinic SAKIP dan Reformasi Birokrasi, Selasa (30/4).

Diungkapkan
Irianto, kabar ini begitu menggembirakan mengingat Pemprov Kaltara terhitung
baru mengikuti evaluasi ini. “Kaltara baru sejak 2017 mengikuti
pengelolaan reformasi birokrasi ini, setelah berstatus Pemprov otonomi penuh.
Dan, peningkatannya cukup signifikan. Alhamdulillah, ini patut disyukuri,”
ujar Irianto.

Pencapaian
ini, lanjutnya, menunjukkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemprov
Kaltara. Ini terlihat dari adanya dukungan pimpinan dan komitmen yang tinggi
untuk melakukan berbagai perubahan. Salah satunya, melakukan seleksi terbuka
jabatan pimpinan tinggi pratama, penggunaan e-Government dan lainnya. “Pun
demikian, Kemenpan-RB masih memiliki beberapa saran yang harus diperhatikan
untuk meningkatkan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Pemprov
Kaltara,” urai Gubernur.

Hal
yang harus diperhatikan tersebut, di antaranya internalisasi oleh tim reformasi
birokrasi dalam melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi dinilai belum
memadai. Sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum
memperlihatkan perbaikan substantif yang berdampak pada perbaikan tata kelola
di masing-masing OPD. Lalu, kelembagaan yang disusun telah mengacu kepada
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18/2016. Namun, kelembagaan yang disusun tersebut
belum sepenuhnya selaras dngan kinerja yang diharapkan dalam rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Saran
lainnya, manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif sehingga
kekurangan dan kelebihan pegawai belum teridentifikasi secara baik untuk
kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan karir pegawai.
“Kemenpan-RB juga berharap Pemprov Kaltara melakukan perbaikan kualitas
pelayanan publik melalui perbaikan proses bisnis dan kualitas SDM (Sumber Daya
Manusia) yang menunjang perbaikan publik tersebut,” ucapnya.

Kemenpan-RB
juga menyampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan guna meningkatkan
kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat
integritas pegawai di lingkungan Pemprov Kaltara. Di antaranya, perlu melakukan
evaluasi perkembangan penerapan kebijakan agen perubahan untuk memastikan
terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Selanjutnya,
melakukan evaluasi organisasi yang menitikberatkan kesesuaian antara kinerja
yang diharapkan dengan ukuran organisasi. Lalu, menerapkan kebijakan dialog
kinerja individu secara berjenjang yang mewajibkan setiap atasan langsung
memberikan arahan, petunjuk dan supervisi kepada masing-masing bawahannya
secara berkala. Dialog ini, selain merupakan merupakan bagian dari pengelolaan
SDM aparatur juga untuk memperkuat pengendalian internal di setiap jenjang
organisasi.

Gubernur
memastikan saran juga evaluasi yang disampaikan Kemenpan-RB ini akan ditindaklanjuti
oleh OPD yang ada. “Tindaklanjutnya akan dilakukan sesuai dengan apa yang
disarankan oleh Kemenpan-RB. Tapi pada intinya, Pemprov Kaltara sangat
menjunjung tinggi upaya pelaksanan reformasi birokrasi di segala bidang
kegiatan,” papar Irianto.

Lebih
jauh, Gubernur menyampaikan bahwa pada tahun ini ada sejumlah target yang ingin
dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Kaltara.
Pertama, melibatkan semua para sekretaris dan kepala bagian umum eselon III di
setiap OPD sebagai ketua tim SAKIP di OPD masing-masing. “Tim ini harus
di-SK-kan kepala OPD-nya sebagai bukti tanggung jawab moral bagi yang
bersangkutan. Ini berbeda dari tahun sebelumnya, dimana pelaksanaan SAKIP
dilakukan oleh eselon IV kepala sub bagian perencanaan saja,” paparnya.

Target
selanjutnya, yakni melaksanakan pendampingan SAKIP untuk para sekretaris OPD,
eselon III dan IV. “Pendampingan ini sudah dilakukan pada 12 April lalu
oleh Kemenpan-RB di Jakarta. Dan, saya selaku gubernur sangat
mendukungnya,” jelas Irianto. Target ketiga, yakni melaksanakan anjangsana
atau studi banding ke lokus provinsi yang sudah memperoleh SAKIP predikat A dan
AA. Seperti Jogjakarta, DKI Jakarta, Surabaya dan lainnya. Studi banding ini
dibagi dalam 2 hingga 3 tim.(humas)

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply