Penyebaran Hoax dan Narkoba Ancam Keutuhan NKRI

Penyebaran Hoax dan Narkoba Ancam Keutuhan NKRI
KEWASPADAAN NASIONAL : Wagub Kaltara H Udin Hianggio mewakili Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie menjadi saksi deklarasi ikrar siap bela negara, anti hoax, narkoba dan konflik sara di Hotel Tarakan Plaza, Kamis (2/5).

TARAKAN – Peningkatan sentimen identitas berbasis suku,
agama, ras dan antar golongan (SARA), massifnya penyebaran ujaran kebencian dan
hoax di sosial media (Sosmed), serta ancaman peredaran narkoba bagi generasi
muda menjadi tantangan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Demikian disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) H Udin
Hianggio saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pada
pembukaan forum kewaspadaan dan sinkronisasi kewaspadaan nasional di Kayan
Multifunction Hall, Hotel Tarakan Plaza, Kota Tarakan, Kamis (2/5).

Di acara bertema meningkatkan kewaspadaan dini dengan menumbuhkan
kesadaran bela negara dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini, H
Udin menyampaikan bahwa terhitung per triwulan I 2019, peningkatan kabar bohong
atau hoax mengalami peningkatan drastis. Dimana, hoax paling banyak disebarkan
melalui Facebook, Twitter, Whatsapp, dan Youtube. “Selain berita hoax,
peredaran narkoba juga merupakan ancaman serius bagi generasi muda bangsa ini.
Dari data BNN, setiap hari sekitar 50 orang meninggal akibat mengonsumsi
narkoba,” ujar Wagub.

Dari itu, patutlah dikembangkan sikap kewaspadaan nasional.
Utamanya, bagi Kaltara yang memiliki garis perbatasan cukup panjang. Sikap yang
dimaksud, yakni suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang harus dimiliki oleh
bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan
melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap keutuhan
NKRI. “Dari itu, kewaspdaaan harus bertolak dari keyakinan ideologis dan
nasionalisme yang kokoh serta perlu didukung oleh usaha pemantauan sejak dini
dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang,
baik didalam maupun diluar negeri,” jelas H Udin. Berkaca dari hal itu,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menilai perlunya membangun koordinasi dan
sinkronisasi antar pihak dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kewaspadaan
dini. Dalam hal ini, Pemprov Kaltara bekerjasama dengan Kementerian Politik,
Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Sebagai informasi, hadir pada acara ini Deputi VI Bidang
Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenkopolhukam Arief P Moekiyat.(humas)

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply