2018, Pemprov Bangun 144 Unit Sarana Sanitasi

2018, Pemprov Bangun 144 Unit Sarana Sanitasi

TANJUNG SELOR – Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) melakukan
program penataan lingkungan di wilayah pinggiran kota. Salah satunya melalui
pengembangan sanitas yang dilaksanakan di daerah Tanjung Rumbia dan Bulu
Perindu, Kecamatan Tanjung Selor.

“Pengembangan sanitasi
di kawasan ini, guna mendukung penerapan perilaku hidup dan sehat. Sehingga
berdampak positif bagi kesehatan warga setempat. Selain itu, juga untuk
penataan lingkungan di Tanjung Selor, sebagai ibukota provinsi Kaltara,” kata
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat
meninjau ke lokasi kegiatan, Senin (8/4).

Dalam program ini,
Saiful yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan menyebutkan, pada
2018 lalu, ada 144 unit sarana sanitasi bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang
dibangun di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia. “Jumlah yang kita bangun
ini disesuaikan dengan hasil survei terhadap kondisi rumah yang akan dibantu
pemasangan sanitasinya. Syarat lainnya, yang kita bantu harus memiliki
legalitas tanahnya,” jelas Syaiful.

Pembangunan sarana sanitasi terhadap RTLH, dilakukan  dengan cara memindahkan lanting (WC terapung)
dari pinggir sungai ke dalam rumah. Melalui ini, diharapkan masyarakat yang
biasa melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai, kini berpindah
ke rumah. Utamanya untuk buang air, sekarang dilakukan di kakus rumah
masing-masing. “Pengembangan sanitasi ini, bentuk septic tank dengan biofil.
Sistem ini sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Karena kualitasnya terjamin dan
tahan lama,” urai.

Untuk teknisnya sendiri, Roswan menyebutkan, program
bantuan pengembangan sanitasi RTLH di dua wilayah tersebut, didanai melalui
APBD Provinsi Kaltara senilai Rp 1,6 miliar. Dengan rincian, tiap rumah
mendapatkan bantuan Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Di mana Rp 12,5 juta untuk
material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. “Kami menyiapkan bahan
pembangunan kakusnya. Kalau untuk pengerjaannya, yang memiliki rumah itu
sendiri. Namun kita berikan upah tukang Rp 2,5 juta. Nanti setelah selesai baru
boleh dibayarkan (ongkos tukangnya),” jelas Roswan.

Sebagai informasi, tahun ini program tersebut kembali
dilanjutkan. Melalui APBD Kaltara tahun 2019 dialokasinya sekira Rp 1,155
miliar. “Tahapan kini masih dilakukan proses survei lokasi. Kita berharap dalam
jangka panjang pembangunan sanitasi RTLH tidak hanya di Bulu Perindu dan
Tanjung Rumbia saja, tapi juga daerah lain di Kaltara,” tutupnya.(humas)

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply