Kaltara Sudah Miliki 7 Destana

Kaltara Sudah Miliki 7 Destana

TANJUNG
SELOR – Pada 2018, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berhasil membentuk 5 Desa Tangguh Bencana (Destana). Lokasinya yakni di Desa Long Peso, Desa Long Bia, dan
Desa Waropiniang di Kabupaten Bulungan. Lalu, Desa Belayan, dan Desa Salap di Kabupaten Malinau. “Destana
ini dibentuk, guna mengantisipasi
dini dan respon cepat (perpanjangan BPBD Provinsi Kaltara) dalam penanggulangan bencana di daerah,”
kata Mohammad Pandi, Kepala Pelaksana BPBD
Kaltara di ruang kerjanya, Kamis (7/3).

Pandi mengatakan,
Destana yang telah dibentuk melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) 2018 ini, pendiriannya berdasarkan
usulan dari BPBD kabupaten/kota kepada BPBD Provinsi. “Desa yang diusulkan,
akan kita survei. Tentu dengan melihat skala potensi rawan bencananya. Jika
rawan bencana maka kita bentuk Destana disitu,” ungkapnya.

Selain itu, pada 2018 melalui APBN juga berhasil
dibentuk 2 Destana di Kota Tarakan. Yaitu di Kelurahan Juwata Laut dan
Sebengkok. “2 Destana di Tarakan, dipilih langsung oleh BNPB,” ujar Pandi.

Pada 2019, program
Destana dari BNPB kembali
dilanjutkan. Dengan prioritas desa yang potensi kerawanan bencananya tinggi. Diantaranya, Desa Mansalong, Sembakung Atulai dan
Tulin Onsoi yang sering terjadi bencana
alam seperti banjir. “Hadirnya Destana di Kaltara merupakan upaya yang
dilakukan pemerintah untuk membentuk
masyarakat yang tangguh dalam menanggulangi terjadinya bencana, sehingga masyarakat bisa meminimalkan ancaman
dan resiko bencana,” kata Pandi.

Secara
teknis, dalam membentuk Destana ada
beberapa tahapan dalam pelaksanaannya. BPBD Provinsi sendiri telah melakukan
legalitas dengan membentuk forum pengurangan resiko bencana dan relawan yang
sudah berdasarkan Surat Keputusan (SK) untuk setiap
desa. “Tahun ini 5 Destana yang dibentuk akan kita follow up untuk membentuk kelompok kerja (Pokja)-nya. Baik Pokja maupun relawan Destana
nanti, itu terdiri dari masyarakat setempat. Bisa kalangan guru, pemuda, tokoh
agama termasuk instansi yang berada disana,” katanya.

Sebagai
informasi, BPBD provinsi, selaku fasilitator akan bertugas memfasilitasi
pembentukan Destana. Dalam artian, masyarakat akan diberi pengetahuan mengenai
cara membuat kajian resiko
bencana seperti membuat peta rawan bencana dan jalur evakuasi. Fasilitator juga
bertugas melakukan pendampingan kepada masyarakat desa dalam menyusun dokumen
penanggulangan bencana. “Dokumen ini yang menjadi acuan masyarakat desa untuk
bisa mengajukan bantuan dana desa nantinya,” pungkas Pandi.(humas)

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply