Pemprov Fokus Penyiapan Lahan untuk PLBN

Pemprov Fokus Penyiapan Lahan untuk PLBN

TANJUNG
SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bergerak cepat
menindaklanjuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2019,
tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang
di kawasan perbatasan. Salah satunya dengan menyiapkan lahan yang nantinya digunakan
untuk pembangunan PLBN di perbatasan Kaltara.

Berdasarkan
informasi dari Biro Pengelola Perbatasan Negara (PNN) Sekretariat Provinsi
(Setprov) Kaltara, kesiapan lahan untuk pembangunan PLBN yang ada di Long
Midang, Kecamatan Krayan dari total kebutuhan lahan seluas 18,01 hektare, telah
tersedia lahan seluas 13 hektare yang merupakan hibah dari masyarakat setempat.
Sedangkan untuk PLBN yang ada di Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Malinau
dari total luas lahan yang dibutuhkan seluas 3 hektare, telah terpenuhi semua yang
juga merupakan hibah dari masyarakat.

Selain dua
PLBN Terpadu tersebut, dua PLBN Terpadu lain, yakni di Long Labang, Lumbis
Ogong dan Sei Nyamuk, Sebatik, Nunukan juga sudah hampir selesai dilakukan
pembebasan. “Untuk PLBN Long Labang, dari total kebutuhan lahan seluas 4,5
hektare, lahannya sudah ada siap. Merupakan hibah dari masyarakat. Sementara
PLBN yang berada di Kecamatan Sebatik Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk, dari total
kebutuhan lahan seluas 3 hektare, telah tersedia lahan seluas 1,1 hektare milik
pemerintah daerah (Pemda) Nunukan. Sisanya masih dalam proses,” ungkap Samuel
ST Padan, kepala Biro PPN Setprov Kaltara.

Samuel
mengatakan, terkait dengan kesiapan lahan, untuk yang di Sungai Nyamuk, sesuai
hasil kunjungan kerja Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie ke Pulau Sebatik
belum lama ini, Gubernur telah memerintahkan melalui Biro Perbatasan Provinsi agar
menyiapkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku kepala Badan
Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memfasilitasi sebuah rapat
koordinasi di pusat terkait percepatan pembebasan lahan PLBN Terpadu Sei
Nyamuk, yang berada di Nunukan.

“Untuk lahan
yang ada di PLBN tersebut, sudah kita bebaskan lahan seluas 1,1 hektare milik
pemda, dan perlu dibebaskan lagi seluas 1,9 hektare lahan milik masyarakat,” jelas
Samuel.

Dirinya
berharap, dengan terbitnya Inpres sekaligus dengan kesiapan lahan yang sudah
ada, semakin mempercepat terwujudnya PLBN Terpadu di Kaltara. Seperti kita
ketahui, terbangunnya PLBN Terpadu sangat diharapkan sejak lama oleh
masyarakat, utamanya warga kita yang berada di Perbatasan. Tak hanya dari sisi
keamanan dan kedaulatan negara, dibangunnya PLBN juga akan menumbuhkan ekonomi
di perbatasan Kaltara. (humas)

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply