Mobil Operasional Anggota DPRD Provinsi Ditarik

Mobil Operasional Anggota DPRD Provinsi Ditarik
Ditarik : Tampak beberapa mobil operasional anggota DPRD yang sudah dikembalikan, mobil-mobil tersebut kini terparkir di halaman DPRD Kaltara yang terletak dibilangan JL.Kolonel Soetadji, Tanjung Selor.

Ditarik : Tampak beberapa mobil operasional anggota DPRD yang sudah dikembalikan, mobil-mobil tersebut kini terparkir di halaman DPRD Kaltara yang terletak dibilangan JL.Kolonel Soetadji, Tanjung Selor.

Kilas Bulungan – Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) membuat seluruh mobil operasional DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi ditarik pada Senin (31/10) lalu.

Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Marten Sablon menjelaskan penarikan mobil tidak serta merta menghilangkan hak setiap anggota dewan. Sebab, sebagai kompensasi dari penarikan mobil operasional itu setiap anggota nantinya mendapatkan uang pengganti sesuai yang tercatat dalam PP tersebut.   “Jadi kalau selama ini dikasih kendaraan dinas, itu dikembalikan. Nanti diganti sejumlah uang transportasi,” ujarnya, Selasa (1/11).

Pengembalian mobil operasional setiap anggota dewan dibatasi hingga 31 Oktober lalu. Sebab, sesuai aturan mobil sudah harus dikembalikan setelah PP 18/2017 resmi disahkan menjadi Perda. Namun, Sejauh ini belum semua mobil dikembalikan, dikarenakan beberapa anggota dewan masih berada di luar kota.

“Sebenarnya sampai tanggal 31 (Oktober) kemarin harus sudah kembali. Tapi sebagian memang belum. Berhalangan karena mereka masih diluar kota, mungkin dalam beberapa hari ini,” jelasnya.

Lanjut Marten, dalam PP itu juga dijabarkan, jika pengembalian mobil operasional hanya berlaku bagi anggota saja. Sementara untuk unsur pimpinan dipastikan tetap menggunakan kendaraan operasional. “Dari 35 mobil dinas dewan yang dikembalikan itu 32, karena yang diatur dalam undang-undang unsur pimpinan tidak boleh (mengembalikan),” bebernya.

Ditambahkannya, aturan ini tidak bersifat mengikat, bagi anggota dewan yang masih ingin mengunakan kendaraan operasional masih dibenarkan. Dengan syarat, mereka tidak akan menerima tunjangan operasional. “Sebetulnya kalau tidak dikembalikan juga tidak apa-apa, tapi dana transportasinya tidak dibayar,” tuturnya. (du/kk)

 

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply