DPRD Akui Penangkapan Kepiting Karena Multitafsir Permen

DPRD Akui Penangkapan Kepiting Karena Multitafsir Permen

Puluhan nelayan dan pembudidaya kepiting kala mengeluhkan adanya penangkapan kepiting budidaya yang sering dilakukan aparat hukum.

Kilas Tarakan – Puluhan nelayan dan pembudidaya kepiting yang mendatangi Kantor DPRD Tarakan, Senin kemarin (24/10), lantaran adanya pengakapan kepiting bertelur oleh aparat penegak hukum direspon cepat oleh anggota legislatif.

Wakil Ketua DPRD Tarakan Mudain mengaku sepertinya terjadi multitafsir Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting dan Rajungan dari Wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan kepiting yang digunakan untuk penelitian dan budidaya diperbolehkan tetapi penangkapan oleh aparat masih saja dilakukan.

“Artinya ada itikad baik dari para pelaku usaha kepiting agar tidak melanggar Permen itu. Tetapi bagaimana kepiting-kepiting itu dibudidayakan karena berdasarkan UU 49 Tahun 2009 setiap kegiatan budidaya itu tidak melanggar,” ujarnya.

Ia menjelaskan UU Nomor 49 Tahun 2009  Tentang Perikanan Pasal 1 butir  5 menyebutkan bahwa penangkapan yang dimaksud adalah penangkapan yang bukan dari budidaya. Sementara Permen KP yang dikeluaran Menteri Susi mengatur penangkapan yang berasal dari alam bebas sedangkan budidaya dari tambak diperbolehkan. Namun informasinya aparat hukum tetap melakukan penangkapan.

Kuasa hukum dari Produsen Nelayan Kaltara Mangatur Nainggolan menjelaskan  meminta aparat hukum melakukan pemetaan masalah terlebih dahulu. Terutama memahami peraturan dari Menteri Susi sebelum melakukan penangkapan.

Sebelumnya, Koperasi Produsen Nelayan Kalimantan Utara telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Badan Perikanan Budidaya Air Payau Takalar dalam melakukan penelitian dengan mengirim induk agar menghasilkan benih yang nantinya dapat diperjualbelikan.

Untuk itu, DPRD Tarakan berencana menggelar hearing lanjutan dengan mengundang semua instant terkait, perwakilan pembudidaya, nelayan dan aparat hukum. Tujuannya untuk memberikan kesepahaman bersama terkait aturan Permen Kelautan dan Perikanan maupun aturan lainnya. “Karena menyangkut hajat hidup orang banyak akan dilakukan hearing lanjutkan dalam waktu dekat ini, secepatnya,” tuturnya. (adr/kk)

 

http://www.kilaskaltara.com/wp-content/uploads/2017/12/uykuykuyku.jpg

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply